DARI REDAKSI
SELURUH ARTIKEL DI PORTAL WWW.SALIRA.ID INI ADALAH PRODUKSI DARI HUMAS PEMERINTAHAN, BUKAN BAGIAN DARI KARYA JURNALISTIK REPORTER / WARTAWAN SALIRA TV NEWS. ARTIKEL DI PORTAL WEB INI TERMASUK KE DALAM JENIS IKLAN / PARIWARA / ADVERTORIAL / SEREMONIA / PAID ARTICLE.

Dari Redaksi Salira TV,
Pada setiap kegiatan liputan jurnalistik dan atau kunjungan kerja, Wartawan Salira TV dilengkapi dengan ID Pers dan Surat Tugas yang masih berlaku, serta namanya tercantum di Box Redaksi https://salira.tv/redaksi/

Calon Narasumber, Instansi Pemerintahan, Sekolah, Pengusaha, dan Masyarakat Umum berhak untuk meminta kepada yang mengaku sebagai Wartawan Salira TV untuk menunjukkan ID Pers & Surat Tugas yang masih berlaku.

Calon Narasumber, Instansi Pemerintahan, Sekolah, Pengusaha, dan Masyarakat Umum juga berhak untuk mengambil foto close-up yang bersangkutan, dan mengkonfirmasikannya ke Nomor WhatsApp Center Salira TV di 0838-9640-3437.

Jika yang bersangkutan terbukti Bukan Wartawan Salira TV, Calon Narasumber dan juga Redaksi Salira TV dapat melaporkannya kepada Pihak Kepolisian untuk ditindaklanjuti sebagai kasus Pidana Pemalsuan Identitas yang merugikan Calon Narasumber dan Perusahaan Media Salira TV.
Terimakasih.

Lowongan Jadi Wartawan & Content Creator di Salira TV

Download & Install Aplikasi Salira TV ~ TV Android 24 Jam di Playstore

Optimalkan Pelayanan Umum Daerah, Pemkab Ciamis Gelar Pembinaan Pada Pengelola BLUD

SALIRA TV CIAMIS – Sebagai salah satu upaya untuk mengoptimalkan kinerja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Pemkab Ciamis menggelar pembinaan kepada para pengelola BLUD Puskesmas dan rumah sakit.

Kegiatan tersebut dilaksanakan secara langsung dan virtual dengan berpusat di Aula Setda Kabupaten Ciamis pada Kamis, (01/12/2022).

Sekretaris Daerah Ciamis, H. Tatang membuka secara resmi kegiatan pembinaan tersebut dengan didampingi Kepala BPKD Ciamis dan Kepala Bagian Perekonomian Setda Ciamis.

Dalam sambutannya, Sekda Ciamis mengatakan kegiatan tersebut bertujuan agar pemberian layanan umum dapat lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab.

Dengan tetap memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk membantu pencapaian tujuan pemerintah daerah yang pengelolaanya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh kepala daerah.

Ia menjelaskan Pengelolaan BLUD merupakan sebuah sistem yang fleksibel sebagaimana dijelaskan dalam Permendagri Nomor 79 tahun 2018 tentang BLUD.

“Permendagri tersebut menjelaskan sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas atau badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya, ” Terangnya.

Lebih lanjut dijelaskan Sekda, fleksibilitas disini adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

“Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing”, pungkasnya.

PROKOPIM CIAMIS (HH)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *