SALIRA TV KOTA TASIKMALAYA – Dalam upaya memperbaiki tatanan transportasi publik di Kota Tasikmalaya, Sentra Aksi Pemuda Pancasila (SAPMA PP) melangsungkan audiensi resmi dengan jajaran DPRD Kota Tasikmalaya pada Rabu, 30 April 2025. Agenda ini digelar sebagai bentuk komitmen organisasi kepemudaan tersebut untuk mendorong penegakan regulasi di sektor transportasi, khususnya menyangkut fungsi Terminal Tipe A Indihiang.
Audiensi yang berlangsung di Gedung DPRD itu turut dihadiri oleh sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), antara lain Dinas Perhubungan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Fokus utama diskusi adalah menuntut pengaktifan kembali fungsi Terminal Indihiang sebagai simpul transportasi antarwilayah yang sah sesuai dengan ketentuan hukum. SAPMA PP juga menyoroti praktik ilegal pengangkutan penumpang oleh angkutan antar kota antar provinsi (AKAP) yang masih sering terjadi di luar kawasan terminal resmi, terutama di area pool bus. Aktivitas tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019 Pasal 20 ayat (2), yang dengan jelas mengatur bahwa naik-turun penumpang AKAP wajib dilakukan di terminal.
Sikap kooperatif ditunjukkan oleh mayoritas OPD yang hadir. Mereka menyatakan kesediaan untuk segera mengambil langkah sinergis demi mengembalikan peran strategis Terminal Indihiang. Namun, Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya justru menunjukkan sikap yang dianggap ambigu. Alih-alih bersikap proaktif, perwakilan Dishub cenderung melempar tanggung jawab ke Kementerian Perhubungan, seolah menghindari peran sebagai pelaksana teknis di tingkat lokal.
Ketua SAPMA PP Kota Tasikmalaya, Muamar Khadapi, menyayangkan sikap Dishub yang terkesan pasif dan defensif. Ia menilai pembiaran terhadap ketidakfungsian Terminal Indihiang yang telah berlangsung lebih dari sepuluh tahun sebagai bentuk kelalaian institusional.
“Dalam kurun waktu tersebut, kota ini kehilangan simpul transportasi publik yang memadai. Jika hal ini tidak disebut sebagai kelalaian struktural, lalu apa?” ujar Muamar dengan nada tegas.
Lebih jauh, Muamar menuding adanya kepentingan tertentu yang dilindungi oleh praktik pembiaran ini, yang pada akhirnya mengorbankan hak masyarakat atas transportasi publik yang tertib dan layak.
“Kami menilai Dinas Perhubungan tidak menjalankan mandatnya sebagai kepanjangan tangan dari Kementerian Perhubungan. Mereka lalai dalam pengawasan, gagal menegakkan aturan, dan mengabaikan kepentingan publik,” tambahnya.
Menurut SAPMA PP, persoalan transportasi publik tidak bisa dipandang sebagai isu teknis semata, melainkan juga menyangkut aspek keadilan sosial dan pelayanan dasar bagi warga negara. Ketidakfungsian terminal dipandang sebagai cerminan dari sistem yang lebih berpihak kepada kekuatan modal ketimbang rakyat.
“Kita harus kembalikan terminal sebagai ruang publik yang hidup, tertib, dan berkeadilan. Tidak boleh lagi ada pembenaran atas pelanggaran hukum hanya demi kepentingan segelintir pihak,” tegas Muamar.
SAPMA PP menyatakan akan terus mengawal proses ini hingga Terminal Tipe A Indihiang kembali menjalankan perannya secara penuh. Mereka juga mendesak Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya untuk bertindak dengan integritas dan tanggung jawab sesuai kewenangannya. “Masyarakat sedang memperhatikan, dan sejarah tidak pernah luput mencatat,” pungkas Muamar Khadapi.
Reporter: Heri Heryanto – Salira TV
