SALIRA TV | KABUPATEN CIAMIS — Organisasi Sapma Pemuda Pancasila (PP) Kabupaten Ciamis mengungkapkan kekecewaan mendalam terhadap hasil pertemuan dengan Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah XIII Provinsi Jawa Barat yang berlangsung pada Rabu, 2 Juli 2025. Audiensi yang diharapkan menjadi wadah klarifikasi sejumlah isu strategis justru dinilai berujung antiklimaks. Kepala KCD, Widhy Kurniatun, dinilai memberikan tanggapan yang dianggap tidak substantif dan cenderung menghindari inti persoalan.
Ketua Sapma PP Ciamis, Rizal Purwonugroho, menyampaikan bahwa pertemuan tersebut tidak menghasilkan jawaban konkret atas sederet permasalahan penting yang dibawa oleh pihaknya. Di antara isu yang diangkat antara lain keterlambatan penerbitan izin operasional SMK Tambaksari, dugaan penyalahgunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), hingga indikasi intervensi terhadap kepala sekolah dalam pemilihan jasa travel untuk kegiatan Dharma Wanita.
“Respons dari Ibu Kepala KCD sangat tidak memuaskan. Banyak pernyataan yang berputar-putar tanpa arah dan tidak menyentuh pokok persoalan. Kami akan kembali, dengan data dan bukti yang lebih kuat,” ujar Rizal usai audiensi, dengan nada tegas.
Lebih lanjut, Rizal menyampaikan bahwa Sapma PP saat ini tengah mengumpulkan tambahan bukti dan testimoni yang mendukung dugaan mereka. Ia bahkan menyebut telah mengantongi sejumlah bukti digital berupa tangkapan layar percakapan yang diduga menunjukkan adanya pengaruh terhadap kepala sekolah terkait kegiatan perjalanan dinas.
Langkah Sapma PP ini memperlihatkan keseriusan mereka dalam mengawal transparansi dan integritas di sektor pendidikan. Mereka menegaskan tidak akan berhenti hingga memperoleh klarifikasi yang jujur dan dapat dipertanggungjawabkan dari pihak KCD Wilayah XIII Jawa Barat.
Heri Heryanto
