SALIRA TV | KABUPATEN CIAMIS – Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya, secara terbuka mengungkapkan rasa kecewanya terhadap Kepala Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Provinsi Jawa Barat Wilayah 13. Kekecewaan tersebut dipicu oleh ketidakhadiran Kepala KCD dalam setiap undangan resmi yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis.
Puncak kekecewaan itu tercermin saat digelarnya sosialisasi kebijakan Gubernur Jawa Barat mengenai larangan pelajar menggunakan kendaraan bermotor serta pembatasan jam malam bagi siswa di wilayah Kabupaten Ciamis.
“Kami benar-benar kecewa. Sudah beberapa kali diundang, namun Kepala KCD Wilayah 13 tidak pernah hadir. Padahal kebijakan yang disosialisasikan sangat berdampak langsung terhadap pelajar di daerah ini,” ujar Bupati Herdiat kepada media.
Herdiat menegaskan bahwa meskipun pengelolaan kurikulum dan infrastruktur pendidikan merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi, namun para siswa yang mengenyam pendidikan di SMA dan SMK—baik negeri maupun swasta—adalah bagian dari masyarakat Ciamis yang harus diperhatikan secara serius.
“Anak-anak yang bersekolah di tingkat SMA dan SMK itu adalah warga Ciamis. Ketidakhadiran Kepala KCD saat sosialisasi kebijakan penting justru menimbulkan kesan bahwa koordinasi dan komunikasi tidak dijalankan dengan optimal,” tegasnya.
Lebih lanjut, Bupati Herdiat menyampaikan bahwa sinergi antara pemerintah kabupaten dengan institusi vertikal seperti KCD Pendidikan sangat diperlukan demi kelancaran program pendidikan dan perlindungan bagi generasi muda.
Sementara itu, saat dikonfirmasi, perwakilan dari KCD Wilayah 13 hanya memberikan tanggapan singkat bahwa Kepala KCD sedang mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan. “Saya akan coba koordinasi dengan Bu Kepala. Saat ini beliau sedang mengikuti diklatpim,” tuturnya singkat.
Situasi ini menimbulkan kekhawatiran mengenai efektivitas hubungan antar instansi, khususnya dalam menyikapi kebijakan-kebijakan penting yang membutuhkan penanganan bersama. Ketidakhadiran perwakilan KCD dalam forum-forum resmi dapat berpotensi memperlemah implementasi kebijakan di tingkat daerah.
Heri Heryanto
