SALIRA TV | KAB. CIAMIS – Suasana Jalan Nasional III yang membentang di depan Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah XIII Jawa Barat, Kabupaten Ciamis, memanas pada Kamis siang (17/7/2025). Sekitar pukul 13.00 WIB, puluhan anggota Pemuda Pancasila dari Kabupaten Ciamis turun ke jalan dalam sebuah aksi demonstrasi, menuntut pertanggungjawaban Kepala KCD atas sejumlah dugaan pelanggaran serius terhadap regulasi pendidikan yang berlaku. Aksi ini berlangsung damai hingga pukul 15.00 WIB, namun dengan orasi-orasi lantang dan tuntutan yang tegas.
Fokus utama aksi ini adalah dugaan pelanggaran terhadap Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 70 Tahun 2017, yang mengatur fungsi, struktur, dan tata kerja KCD. Pemuda Pancasila menyoroti pelanggaran khususnya pada Pasal 65 Ayat (3) huruf c, e, f, i, j, p, dan q—pasal-pasal yang berkaitan erat dengan kewajiban Kepala KCD dalam pelaksanaan tugas, koordinasi, dan pengawasan pendidikan.
KCD: Antara Tanggung Jawab Teknis dan Realitas Lapangan
Sebagai perpanjangan tangan Dinas Pendidikan Provinsi di tingkat kabupaten/kota, KCD memiliki tanggung jawab krusial dalam pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan satuan pendidikan, hingga pengawasan program pendidikan di wilayah kerjanya. Namun menurut Pemuda Pancasila, pelaksanaan tugas tersebut di Wilayah XIII dinilai jauh dari harapan.
Tujuh Pokok Persoalan yang Diangkat dalam Aksi
Dalam pernyataan tertulis yang dibacakan saat aksi, Pemuda Pancasila mengungkapkan tujuh poin utama yang dianggap mencerminkan lemahnya tata kelola KCD Wilayah XIII:
1. Tertundanya Izin Operasional SMK Negeri Tambaksari
Sejak 2022, pengajuan izin operasional sekolah ini tidak kunjung mendapatkan persetujuan, menunjukkan indikasi kelalaian dalam proses verifikasi administratif yang seharusnya menjadi prioritas KCD.
2. Penyaluran Hibah Tanpa Legalitas
SMK Negeri Tambaksari disebut telah menerima hibah senilai Rp 1,5 miliar meskipun belum mengantongi SK izin operasional. Tindakan ini dinilai melanggar prinsip kehati-hatian administrasi dan membuka potensi penyalahgunaan keuangan daerah.
3. Penyimpangan Dana BOS di SMK Negeri 2 Pangandaran
Dana BOS sebesar Rp 513 juta yang dialokasikan untuk pemeliharaan infrastruktur sekolah, justru sebagian digunakan untuk membangun pos satpam dan kantin. Pembayaran jasa tukang dari dana tersebut juga dipersoalkan karena tidak sesuai dengan juknis yang berlaku.
4. Dugaan Intervensi dalam Pemilihan Jasa Wisata Study Tour
Kepala KCD Wilayah XIII diduga mempengaruhi kepala sekolah dalam memilih biro perjalanan wisata, yang menimbulkan konflik kepentingan dan mengganggu netralitas lembaga pendidikan.
5. Hubungan yang Memburuk dengan Pemerintah Kabupaten Ciamis
Bupati Ciamis secara terbuka mengungkapkan ketidakhadiran Kepala KCD dalam berbagai forum resmi. Ini menunjukkan lemahnya koordinasi dan komunikasi lintas lembaga yang seharusnya dijaga demi kepentingan pendidikan daerah.
6. Minimnya Transparansi Penentuan Kuota Sekolah Swasta
Proses penetapan kuota peserta didik dan penjelasan mengenai wilayah penyangga sekolah dinilai tidak transparan dan tidak mempertimbangkan kondisi faktual sekolah-sekolah swasta di wilayah tersebut.
7. Proyek RKB yang Terhenti di SMK Negeri 1 Cijeungjing
Mangkraknya pembangunan Ruang Kelas Baru di sekolah tersebut mengindikasikan kelemahan KCD dalam fungsi pengawasan dan evaluasi proyek fisik yang seharusnya menjadi bagian dari tanggung jawabnya.
Tuntutan Evaluasi dan Harapan Perubahan
Melalui aksi ini, Pemuda Pancasila Ciamis meminta pihak berwenang untuk segera melakukan evaluasi mendalam terhadap kinerja Kepala KCD Wilayah XIII dan menindaklanjuti dugaan pelanggaran yang telah diungkapkan. Mereka menegaskan akan terus mengawal kasus ini hingga ditemukan solusi konkret yang berpihak pada peningkatan mutu pendidikan di Ciamis.
Aksi ditutup dengan damai, namun semangat advokasi tetap dikobarkan. Masyarakat kini menantikan langkah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan Kepala KCD Wilayah XIII dalam merespons berbagai temuan dan tuntutan yang telah dipaparkan dengan jelas dan rinci.
Heri Heryanto
